|
KINERJA KPPT KLU MASIH TERKENDALA KEWENANGAN DAN REGULASI |
 |
 |
 |
|
Written by Marsam
|
|
Thursday, 12 April 2012 09:52 |
|
Sejak diresmikan pengoperasian nya oleh wakil bupati, H.Najmul Akhyar beberapa pekan lalu. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT) Dinilai belum menunjukan kinerja yang signifikan, faktanya ternyata dari sebanyak 21 jenis izin yang dikelola, rupanya masih kurang dari 10 jenis usulan pengajuan izin yang masuk ke KPPT. Padahal KPPT dihajatkan guna mengoptimalkan serta meningkatkan pengurusan berbagai bentuk perizinan yang murah cepat dan lebih efisien termasuk guna memperbesar potensi PAD dari sektor perizinan. Atas sorotan tersebut, Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu KLU, Ir.Melta yang dikonfirmasi RRI, rabu (11/4) membenarkan masih minimnya pengajuan pembuatan izin pada KPPT. Namun ia membantah, penyebabnya akibat rendahnya kinerja aparatur KPPT, namun lebih disebabkan karena hingga kini belum adanya pelimpahan resmi soal urusan perizinan dari dinas terkait kepada KPPT, yang memperkuat alas hukum pelaksanaan tugasnya, keberadaan KPPT juga masih dalam tahap sosialisasi dimasyarakat, jelas Melta. Selain itu menurut Melta, sejumlah dinas Instansi yang selama ini mengelola kewenangan mengeluarkan perizinan tertentu seperti, Dinas PU Tamben, dengan IMB, izin operasional usaha pariwisata hingga kewenangan izin pendirian tower provider seluler ternyata masih dilaksanakan oleh masing-masing dinas tersebut. Kepala KPPT juga menandaskan, untuk melaksanakan tugas dibidang perizinan, pihaknya harus memiliki dukungan Satuan Kerja dan SDM aparatur. Tidak hanya itu dibutuhkan peralatan kerja seperti dukungan IT, karena menyangkut keadministrasian dan dokumen, yang saat ini belum dimiliki. Atas persoalan tersebut, Melta menyebutkan bahwa, pihaknya telah meminta bupati untuk segera mengeluarkan regulasi berupa pelimpahan wewenang lebih besar dan dukungan anggaran. Sehingga lebih mampu mendongkrak kinerja yang ujungnya menjadikan KPPT lebih kredibel dan mampu menghimpun PAD yang lebih besar
|
